Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023) menyampaikan bahwa Dana Desa tahun depan akan naik menjadi 80 Triliun. Lalu untuk apa saja anggaran sebesar itu?

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Drs. Luthfy Latief,M.Si,  pada kegiatan Workshop Formulasi Pengalokasian Dana Desa Berbasis Kinerja Tahun 2024 di Jakarta menyampaikan pemaparannya sebagai berikut :

Paradigma Desa sebagai subyek utama pembangunan mengalami pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru. Dalam paradigma lama, desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menjalankan dan mengatur dirinya, sehingga :

• Kewenangan desa merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa (Teori Residu);
• Pembangunan di desa bersifat sentralistik, dimana pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administrative saja;
• Penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh desa.

Sementara dalam paradigma baru saat ini, desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi yang dimilikinya, sehingga :

• Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis;
• Desa berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan local;
• Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa tahun 2024 akan diprioritaskan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan ekstrem;
2. Intervensi percepatan eliminasi TBC;
3. Ketahanan pangan nabatai dan hewani;
4. Pencegahan narkoba;
5. Penurunan stunting;
6. Dana operasional pemerintah desa, dan
7. Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Demikian sekilas informasi rencana prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 sebagai gambaran bagi desa yang saat ini sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.